Bank Syariah Mulai Minati Jadi Penyelenggara Laku Pandai

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK, Ahmad Buchori, menuturkan saat ini secara resmi belum ada bank syariah yang mengajukan permohonan sebagai bank penyelenggara Laku Pandai. Namun sudah ada beberapa bank syariah yang berdiskusi mengenai hal tersebut dengan OJK. “Ada BTPN Syariah dan Bank Panin Syariah yang sudah berdiskusi dengan kami, karena ini kan ketentuan baru maka perlu dipelajari,” ungkap Buchori.
Sekretaris Perusahaan Bank Panin Syariah, A Fathoni mengakui pihaknya sudah bertemu dengan OJK untuk membahas penyelenggaraan Laku Pandai, tetapi saat ini seluruh persiapannya masih dalam proses, salah satunya adalah rencana membuka kantor cabang di wilayah Indonesia Timur. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan OJK tentang Laku Pandai, bank penyelenggara Laku Pandai harus memiliki jaringan kantor di wilayah Indonesia Timur dan/atau provinsi Nusa Tenggara Timur.
Fathoni mengungkapkan Bank Panin Syariah merencanakan membuka kantor cabang di Ambon pada semester dua 2015. “Setelah itu baru (akan mengurus permohonan) Laku Pandai. Insya Allah prosesnya bisa dilaksanakan tahun ini juga,” ujar Fathoni saat dihubungi mysharing, Senin (23/3). Selain jaringan kantor, tambahnya, infrastruktur teknologi pun sudah siap.
Fathoni memaparkan alasan ketertarikan pihaknya menjadi penyelenggara Laku Pandai adalah karena luasnya jangkauan yang bisa diraih hingga ke pelosok Indonesia. “Selain itu, bank syariah juga diarahkan untuk membiayai usaha kecil dan menengah (UKM), dimana kebanyakan UKM berada di daerah. Untuk menjangkau itu bisa dengan Laku Pandai,” jelas Fathoni.
Di sisi lain, tahun ini Bank Panin Syariah cukup agresif membuka kantor cabang. Selain Ambon, tujuan lainnya adalah Solo, Bogor, Yogyakarta, Lampung, Medan pada semester I 2015. Sedangkan di semester dua 2015 diantaranya membuka kantor di Tegal, Mataram, Sukabumi, Pekanbaru, Banjarmasin, dan Denpasar. “Tahun lalu ada kantor cabang yang belum bisa kami buka, jadi dialihkan ke tahun ini. Sesuai dengan rencana bisnis bank, maksimal kami membuka kantor cabang 20 unit, tapi optimisnya bisa buka antara 13-15 kantor di tahun ini,” pungkas Fathoni.
Kerjasama dengan Induk
Bank syariah yang berminat menjadi bank penyelenggara Laku Pandai jelas memerlukan dukungan berbagai infrastruktur, seperti teknologi informasi. “Ini sebaiknya ada kerjasama dengan bank induk konvensional dan perlu ada persetujuan juga apakah bisa dimanfaatkan oleh bank syariah,” kata Buchori. Salah satu persyaratan bank penyelenggara Laku Pandai adalah menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah berupa SMS banking atau mobile banking, dan internet banking atau host to host.
Menurutnya, sampai saat ini dukungan bank induk konvensional terhadap anak usahanya yang berupa bank syariah belum optimal, karena masih ada yang menganggap bank syariah sebagai kompetitor. “Tahun ini kami akan lebih mendorong agar mereka (bank induk) punya komitmen besar, karena perlu diluruskan bank syariah bukan kompetitor, tapi sebagai komplemen,” ujar Buchori.
Sementara, Direktur Bisnis BNI Syariah, Imam T Saptono, mengatakan pihaknya juga tertarik untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai. Untuk mewujudkan hal tersebut, pihaknya akan ‘menumpang’ pada sistem induk. “Sistemnya sedang dikerjakan oleh induk. Nanti saat sistem di induk sudah siap, kami tinggal leverage saja dengan memakai jaringan induk, sehingga lebih efisien,” imbuh Imam.

“Bank Tanpa Kantor Cabang” Resmi Diluncurkan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memulai program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) di Jakarta. Program Laku Pandai ini rencana penyelenggaraannya pada tahun 2015 telah diajukan oleh 17 bank. Pada tahap awal ada empat bank yang sudah mendapatkan persetujuan dan akan meluncurkan program ini dalam waktu dekat yaitu BRI, Bank Mandiri, BTPN dan BCA.
Dari empat bank itu, ditargetkan selama tahun 2015 akan direkrut sekitar 128.039 agen. Sementara jika 13 bank lain ikut mulai menjalankan program Laku Pandai pada tahun ini, diperkirakan jumlah agen Laku Pandai pada tahun ini mencapai 350.000 dengan cakupan 75 persen wilayah di seluruh Indonesia.
“Dalam tiga tahun ke depan, saya perkirakan agen-agen Laku Pandai akan ada di semua wilayah Indonesia,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad Muliaman.
Selain Muliaman, hadir dalam jumpa pers itu, Deputi Komisioner Pengawas Bank I Mulya Siregar, dan jajaran Direksi BRI, Bank Mandiri, BTPN dan BCA.
Muliaman menjelaskan, bahwa program Laku Pandai ini diharapkan dapat mendukung program keuangan inklusif sesuai dengan tujuan Pemerintah Indonesia yang dicanangkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada bulan Juni 2012.
Program keuangan inklusif dirancang mengingat masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, antara lain karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan.
“Laku Pandai akan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat terjangkau layanan keuangan saat ini,” kata Muliaman.
Menurut Muliaman, Laku Pandai diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyimpan dan memanfaatkan uang yang dimilikinya dengan lebih murah, aman dan cepat. Nasabah, setelah menabung secara berkala dan dinilai baik oleh bank bisa mengajukan kredit atau pembiayaan mikro untuk tujuan produktif dan mendukung keuangan inklusif.
“Masyarakat diharapkan juga bisa terbebas dari jerat lintah darat yang selama ini menyulitkan kehidupan mereka dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Selain itu, masyarakat nantinya juga bisa membeli polis asuransi mikro dari agen yang telah bekerjasama dengan perusahaan asuransi,” lanjut Muliaman.
Lebih lanjut Muliaman, sejalan dengan perluasan akses keuangan ke masyarakat ini, OJK bersama industri jasa keuangan akan terus mengintensifkan pemberian edukasi mengenai manfaat produk dan layanan sektor keuangan serta perencanaan keuangan yang baik ke masyarakat, sehingga kehadiran layanan sektor keuangan benar-benar memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat.
“Dengan semakin banyaknya anggota berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia menggunakan layanan keuangan atau perbankan, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat dapat semakin lancar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia terutama antara desa–kota,” ujar Muliaman lagi.
Produk yang disediakan Laku Pandai adalah: Tabungan dengan karakteristik Basic Saving Account (BSA), Kredit/Pembiayaan kepada Nasabah Mikro, dan Produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.
Sementara itu Tabungan yang memiliki karakteristik BSA antara lain: -Tanpa batas minimum baik untuk saldo maupun transaksi setor tunai, -Batas maksimum saldo dan transaksi pendebetan rekening (a.l. tarik tunai) yang ditetapkan oleh Bank namun kedua batas tersebut tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yaitu untuk saldo setiap saat maksimum Rp20juta dan untuk transaksi debet kumulatif selama sebulan maksimum Rp5juta), -Tanpa biaya administrasi bulanan dan tidak dikenakan biaya untuk pembukaan dan penutupan rekening, dan transaksi pengkreditan rekening (a.l.setor tunai).
Dengan tabungan berkarakteristik BSA itu maka masyarakat dapat menyimpan uangnya di bank tanpa khawatir saldo tabungannya berkurang karena biaya administrasi rekening bahkan tetap memperoleh bunga tabungan dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus ke lokasi kantor bank, melainkan cukup mengunjungi lokasi agen Laku Pandai yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.
Program Laku Pandai akan mulai dijalankan oleh empat bank yaitu BRI di Jayapura pada 27 Maret 2015, Bank Mandiri di Gowa Sulawesi Selatan 28 Maret 2015, BTPN pada 30 Maret 2015 dan BCA di Grobogan Jawa Tengah pada 6 April 2015.

Program Laku Pandai OJK Start dari Papua

Launching Program Laku Pandai di Jayapura, Papua dihadiri antara lain; Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, anggota DK OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, Direktur Utama BRI Asmawi Syam.

Kegiatan ini menandai dimulainya roadshow Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memulai program Laku Pandai, yang sudah sejak beberapa tahun lalu didengungkan rencana kehadirannya.
Ketua Dewan Komisioner OJK – Muliaman D Hadad, Anggota Dewan Komisioner OJK – Kusumaningtuti, Direktur Utama BRI – Asmawi Syam, serta perwakilan Pemprov Papua, hadir menyaksikan langsung pembukaan program ini yang dilaksanakan di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Dok V Bawah, Jayapura, Papua.
Ketua Dewan Komisioner OJK – Muliaman D Hadad menyambut positif langkah riil awal program Laku Pandai ini di Papua. “Hari ini Laku Pandai kita mulai dari Jayapura. Kami mengharapkan agar Pemprov Tingkat I dan Tingkat II menjadi mitra kita untuk menggalakkan layanan Laku Pandai, agar masyarakat bisa semakin banyak menabung dan layanan kredit untuk UMKM bisa lebih besar,” ujar Muliaman Hadad.
Sementara itu, Direktur Utama BRI – Asmawi Syam mengungkapkan, kota Jayapura dipilih sebagai lokasi pertama program Laku Pandai ini, dikarenakan antusiasme yang besar dari warga Papua terhadap program ini. “Masyarakat Papua sangat antusias, dan Jayapura yang paling serius meminati program Laku Pandai ini,” jelas Asmawi.
Asmawi lalu menjelaskan, program Laku Pandai di bank BRI dilaksanakan melalui agen BRIlink, yang menyediakan dan melayani transaksi perbankan bagi masyarakat luas. “Dalam layanan tersebut, agen melayani registrasi dan transaksi uang elektronik T-Bank dengan menggunakan nomor handphone sebagai nomor rekening. Selain itu pembukaan Tabungan Murah tanpa biaya administrasi dan permohonan Pinjaman Mikro sebagai referral. Tabungan Murah dapat menampung saldo maksimal Rp 10 juta dengan maksimal transaksi debet Rp 5 juta setiap bulan,” papar Asmawi Syam.
Bank BRI sendiri merupakan salah satu dari 4 bank nasional yang memulai tahap awal pelaksanaan program Laku Pandai ini. Selain Bank BRI, ketiga bank lainnya adalah Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Target OJK sendiri, tahun ini akan direkrut 128.039 agen.
Program Laku Pandai melalui agen BRIlink sendiri melayani hampir seluruh transaksi perbankan. Program ini sangat membantu bagi masyarakat yang berlokasi jauh dari jangkauan kantor bank, baik nasabah bank BRI maupun masyarakat luas. Salah satu produk yang disediakan program ini yaitu Tabungan Murah, dapat langsung diakses secara mudah oleh masyarakat melalui Agen BRILink di dekat rumah, dengan biaya administrasi dan transaksi yang lebih murah dari tabungan reguler.
Bank BRI sendiri menargetkan jumlah agen BRIlink sebanyak 50.000 personil untuk seluruh Indonesia pada 2015 ini. Target transaksi yang harus dicapai para agen tersebut adalah sebanyak 84 juta transaksi dengan nilai volume Rp. 22,4 triliun.

Keuangan Islam dan Keadilan Ekonomi

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad membahas konsep keuangan Syariah di Vatikan. Salah satu tujuan keuangan syariah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kaum miskin.
Muliaman menjadi pembicara kunci seminar Economic & Business Ethic In Christianity And Islam yang berlangsung di Universitas Pontifikal Santo Thomas Aquinas, Vatikan, Jumat (15/5), Menurut Muliaman, peran penting industri keuangan syariah harus diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat ke sektor keuangan atau inklusi keuangan. Sehingga keberadaannya bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
”Selain berperan menyerap guncangan keuangan dan pengembangan ekonomi, industri keuangan syariah penting untuk meningkatkan inklusi keuangan termasuk di dalamnya dengan literasi keuangan,” ungkap Muliaman dalam siaran resmi kepada media, Ahad (17/5).
Meningkat dan berkembangnya industri keuangan harus diikuti peningkatan akses sebagian besar penduduk pada layanan keuangan termasuk akses ke pendanaan untuk UKM dan pengusaha.
Muliaman juga menyebutkan, konsep keuangan Islam dan Katolik memiliki kesamaan yaitu menuju sistem keuangan yang berbasis etika, menjunjung keadilan dan bertujuan membantu yang miskin.
Beberapa hal penting lain yang juga disampaikan Muliaman untuk pengembangan industri keuangan syariah antara lain mendorong operasi pasar bebas, adil , dan transparan dalam sektor jasa keuangan syariah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang keuangan syariah dan  pengembangan produk standar  keuangan syariah melalui penelitian dan inovasi.

”Selain berperan menyerap guncangan keuangan dan pengembangan ekonomi, industri keuangan syariah penting untuk meningkatkan inklusi keuangan termasuk di dalamnya dengan literasi keuangan,” Muliaman D. Hadad

Pembicara kunci lain dalam seminar ini adalah Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, seorang kardinal Gereja Katolik Roma Ghana yang menjabat sebagai presiden Dewan Kepausan untuk keadilan dan perdamaian.
Halim Alamsjah dan Syafii Antonio Ikut Bicara
Dalam kesempatan itu hadir pula Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah dan Muhammad Syafii Antonio pakar keuangan dan perbankan syariah yang saat ini menjabat sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia sebagi pembicara.
Acara tersebut merupakan kerjasama antara Kedutaan Besar Indonesia di Tahta Suci Vatikan, Dewan Kepausan bidang Perdamaian dan Keadilan serta Universitas Pontifikal Santo Thomas Aquinas atau Angelicum, sebuah universitas Kepausan yang dikelola Tahta Suci Vatikan.

Rumah Zakat dan Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Rohingya

Relawan RZ Selenggarakan Aksi Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Rohingya. Dok: Rumah Zakat

Setelah sebelumnya melakukan aksi di posko Lhoksukon, Aceh Utara, relawan Rumah Zakat kembali melakukan aksi peduli Rohingya di posko pengungsi Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan posko Langsa, Aceh Timur, pada Sabtu (16/5). Di Pangkalan Susu, relawan RZ menyelenggarakan aksi layanan kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan bagi para pengungsi.
“Sebanyak 69 orang menjalani pemeriksaan kesehatan dan pengobatan di Pangkalan Susu. Mereka selama berminggu-minggu terombang-ambing di lautan. Sebagian dari mereka bahkan ada yang terluka karena berebut makanan saat di kapal,” kata Koordinator Relawan RZ, Herlan Wilandari, dikutip dari laman resmi Rumah Zakat, Senin (18/5). Dari hasil pemeriksaan kesehatan tim medis RZ, kebanyakan pengungsi bermasalah di lambung. Ada yang kencing berdarah, gastritis akut sehingga harus diinfus, diare, luka-luka parah maupun ringan. Pengungsi juga mengalami mual, muntah dan pusing karena terlalu lama di laut.
Sementara itu, di posko pengungsi Langsa, Aceh Timur, relawan RZ menyalurkan bantuan logistik berupa 6 lusin sabun mandi, 150 pcs pasta gigi, 6 lusin sikat gigi, 2 dus air mineral, 15 dus biskuit, 11 dus susu UHT, 480 kaleng Superqurban serta 4 karung besar pakaian layak pakai. Berdasarkan pantauan Relawan RZ, saat ini pengungsi Muslim Rohingya di Aceh tersebar di 3 wilayah yaitu 581 orang di Lhoksukon; 790 orang di Langsa; dan 97 orang di Pangkalan Susu.
“Relawan RZ masih akan melanjutkan aksi lainnya untuk para pengungsi, diantaranya layanan kesehatan, distribusi logistik dan family kits, layanan pangkas rambut, pembukaan posko hangat dan juga trauma healing,” kata Herlan. Saat ini para pengungsi masih membutuhkan bantuan logistik lainnya berupa alas kaki/sandal, alas tidur, selimut atau sarung, handuk dan hygiene kits. Baca: Organisasi Kemanusiaan Harus Bersatu Hadapi Krisis

Tim DMC Dompet Dhuafa Waspada saat mendistribusikan bantuan logistik makanan dan obat-obatan bagi pengungsi Rohingya di posko pengungsian Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. (Foto: Dompet Dhuafa)

Di sisi lain, Tim Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa Waspada pun turut mendistribusikan bantuan logistik bahan makanan, seperti beras, susu, sayur, telur dan air mineral bagi pengungsi Rohingya di posko pengungsian Gedung Serbaguna Kecamatan Pangkalan Susu. Selain kebutuhan logistik, tim pun menyalurkan bantuan berupa obat-obatan yang juga merupakan kebutuhan utama bagi para pengungsi.
“Sejak pukul 12 siang tadi, tim langsung berkoordinasi dengan pihak setempat. Selain distribusi kebutuhan logistik dan obat-obatan, tim pun siap membantu dalam membuat dan pemenuhan kebutuhan dapur umum,” ujar Direktur DMC Dompet Dhuafa, Asep Beny dalam laman resmi Dompet Dhuafa.
Dalam informasi yang diterima tim Dompet Dhuafa Waspada (Sumut) pada Jumat (15/5),  sedikitnya ada 95 pengungsi Rohingya di Pangkalan Suku. Jumlah pengungsi tersebut terdiri dari 51 warga asal Myanmar (8 wanita, 2 anak, 41 pria) dan 44 warga Bangladesh di antaranya 35 pria, dan sembilan orang masih menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami sesak nafas, dan daya tahan tubuh melemah.

Ini Empat Syarat BMT Kuat!

Ketua Umum Asosiasi BMT Seluruh Indonesia, Aries Muftie, mengatakan di Indonesia diperkirakan ada sekitar lima juta nasabah BMT. Dengan rata-rata pembiayaan per nasabah sebesar Rp 2 juta, maka pembiayaan mencapai Rp 10 triliun. Jangkauan BMT yang cukup luas itu membuat BMT harus memperkuat lembaganya.
“BMT akan kuat kalau ada empat hal pertama. Pertama, pimpinannya harus disertifikasi, sama seperti pimpinan bank. Kedua, BMT ada rating-nya, sehingga bisa terlihat antara rating yang bagus dan tidak bagus ada bedanya. Ketiga, melakukan scoring nasabah, dan keempat melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh,” papar Aries.
Persentase jangkauan layanan keuangan formal seperti perbankan yang masih rendah membuat BMT menjadi andalan dalam melayani keuangan masyarakat yang berada di pelosok. “Yang tercatat di perbankan itu untuk pembiayaan baru menjangkau 15 persen nasabah dan tabungan 22 persen, jadi ruang (bagi BMT) masih besar,” ujar Aries.
Ia menuturkan terbatasnya akses keuangan usaha mikro dari bank membuat mereka mengakses sumber dana non bank seperti dari arisan, rentenir, dan lembaga keuangan mikro. “Tapi, begitu lembaga keuangan mikro tahun ini tercatat di OJK, maka shadow banking akan berkurang. Apalagi dengan adanya branchless banking itu pasti tercatat,” cetus Aries. Baca: OJK Dorong Bank Syariah Terapkan Program Branchless Banking
Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang melakukan pencatatan terhadap lembaga keuangan mikro, termasuk yang beroperasi sesuai prinsip syariah. OJK pun memberi batas waktu pengajuan izin usaha bagi lembaga keuangan mikro hingga Januari 2016. Setelah inventarisir lembaga keuangan mikro berizin selesai, OJK akan melakukan pemeringkatan.
“Kita urus perizinannya saja dulu. Kalau dari sekarang sudah ditakut-takuti dengan rating nanti mereka takut mengajukan izin ke OJK. Jadi biar lembaga keuangan mikro mengajukan izin dulu, nanti kalau sudah banyak baru kita rating,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Institusi Keuangan Non Bank OJK, Firdaus Djaelani. Baca: Perlunya Rating BMT Untuk Perluas Program Linkage
Dalam Peraturan OJK Nomor 12 tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro disebutkan bahwa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai LKM melalui pengukuhan kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016.

BNI Syariah Penuh Kehati-Hatian dalam Menggarap Pembiayaan Mikro

Direktur Bisnis BNI Syariah – Imam T Saptono

Menurut Direktur Bisnis BNI Syariah – Imam Teguh Saptono, prinsip kehati-hatian tersebut bukannya tanpa alasan. Karena memang pembiayaan sektor mikro ini bisa berisiko tinggi bagi bank, apabila tidak di-menej dengan prinsip penuh kehati-hatian.
“Jadi memang sektor mikro yang dijalankan di BNI Syariah, agak berbeda dengan mikro yang lain. Kita tidak mengejar growth pertumbuhan,” demikian tegas Imam saat ditemui MySharing akhir pekan lalu di Jakarta.
Menurut Imam, harus diakui sektor mikro ini marginnya tinggi. Karena hal tersebut  itulah, biasanya bank-bank tergoda untuk cepat-cepat tumbuh.
“Banyak bank terpancing untuk cepat-cepat tumbuh. Dengan marginnya tinggi, maka mereka lalu menaikkannya, agar nasabah mau berpaling ke bank mereka. Inilah yang beresiko. Karena kalau sektor mikro ini tidak kita kaji secara detail, maka mikro ini akan tumbuhnya adalah karena top up dan bukan karena kebutuhan nasabah,” tegas Imam mewanti-wanti.
Lebih lanjut Imam, yang banyak terjadi di lapangan adalah, banyak ban yang jor-joran didalam memberikan kredit mikro, namun tanpa dilandasi dengan kebutuhan riil nasabah. Misalnya, mereka berani menawarkan pembiayaan kepada nasabah dengan fasilitas yang lebih baik dari bank lain. Dan mereka mencari nasabahnya pun banyak dilakukan dengan cara menelikung nasabah milik bank lain.
“Nah, kalau itu yang dilakukan, yaitu pembiayaan mikro diberikan tanpa melihat real kebutuhannya,  namun hanya karena mengejar target, maka kejadiannya adalah NPF (non performing loan) tinggi sekali di mikro ini. Dan itulah yang terjadi. Seperti di program KUR (kredit untuk rakyat) yang banyak dipasarkan hanya mengejar operating target, tanpa melihat kemampuan nasabah satu persatu,” ujar Imam lagi dengan nada prihatin.
Karena itulah, lanjut Imam, BNI Syariah sangat menghindari praktik-praktik pembiayaan dengan cara yang beresiko di atas. Namun BNI Syariah sangat menerapkan prinsip kehati-hatian didalam pembiayaan untuk sektor mikro ini.
“BNI Syariah untuk mikro, bisa dibilang kita tingkat pertumbuhannya sangat moderat. Bahkan boleh dibilang sangat hati-hati. Dan kita selalu ambil patokan, bahwa di satu titik mikro itu, kita tidak boleh lebih dari Rp 15 miliar (pembiayaan). Jadi, apa pun yang terjadi, kalau sudah Rp 15 miliar, kita tidak akan menambah jumlah dananya. Namun lebih baik kita tambah lagi titik-titik mikro baru. Jadi jangan titik mikro lama dipompa, atau dipaksakan, karena nanti kejadiannya bisa bermasalah,” jelas Imam lagi.
Imam lalu menambahkan, untuk tri wulan terakhir ini, kinerja BNI Syariah di sektor mikro ini boleh dibilang stagnan-stagnan saja.
“Untuk mikro masih stagnan, sampai nanti dibuka titik-titik baru mikro lagi. Titik mikro baru ini mungkin akan selesai di April atau Mei 2015 ini. Rencananya kita akan buka lagi 15 titik mikro. Dengan membuka titik baru, lalu kita harapkan tumbuh. Namun kalau masih belum bertumbuh, maka kami akan maintenance dahulu titik-titik mikro yang sudah ada saja,” lanjut Imam lagi, sambil menambahkan, bahwa BNI Syariah saat ini sudah memiliki titik-titik pembiayaan mikro di 89 lokasi di seluruh daerah di tanah air.

Fleksibelnya Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Pakistan

Gedung Bank Sentral 

Deputi Gubernur State Bank of Pakistan, Saeed Ahmad, mengungkapkan lebih dari 80 persen masyarakat Pakistan belum mengakses lembaga keuangan formal. Berdasar studi Knowledge Attitude and Practices yang dilakukan oleh State Bank of Pakistan, hal tersebut disebabkan minimnya jangkauan lembaga keuangan ke pedesaan dan masyarakat berpenghasilan rendah. “Sementara, sekitar 18 persen masyarakat Pakistan tidak mengakses lembaga keuangan formal karena alasan religi,” kata Saeed, dalam Seminar Islamic Financial Services Board, beberapa waktu lalu.
Potensi industri keuangan mikro syariah untuk semakin bertumbuh pun terbuka lebar. Saeed mengutarakan bahwa Global Islamic Finance Report (2012) menyatakan ada lebih dari 80 persen nasabah keuangan mikro yang punya preferensi untuk mendapat layanan keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, lanjut Saeed, pihaknya pun memberikan fleksibilitas regulasi dalam pendirian layanan keuangan mikro syariah. Baca: Keuangan Mikro Syariah di Asia Tenggara Bisa Bersinergi Menjadi Besar
Ada empat alternatif pembentukan layanan keuangan mikro syariah di Pakistan. Pertama, berbentuk bank umum keuangan mikro syariah. Kedua, pendirian layanan keuangan mikro syariah oleh bank umum syariah. Ketiga, layanan keuangan mikro syariah oleh bank konvensional. Keempat, penyediaan layanan keuangan mikro syariah oleh bank umum keuangan mikro konvensional. Saat ini ada 26 lembaga keuangan mikro syariah di Pakistan dengan pangsa pasar sebesar delapan persen.
Di sisi lain, Saeed menambahkan strategi keuangan inklusif Pakistan pun tidak hanya dilakukan melalui jaringan lembaga keuangan mikro, namun juga penggunaan teknologi. Sistem branchless banking melalui Mobile Money kini telah berkembang, dari hanya satu provider pada 2009 menjadi delapan provider pada 2014. Baca Juga: Otoritas Pakistan Sahkan Aturan Baru Sukuk
Secara global permintaan akan keuangan mikro syariah tinggi, namun sayangnya jangkauannya masih terbatas. Pangsa pasar keuangan mikro syariah hanya satu persen dari total industri keuangan mikro global. Hanya ada 125 lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di 14 negara, dimana 36 persen ada di kawasan Teluk, 35 persen di Asia barat daya dan Afrika Utara dan 23 persen di Asia.

BNI Syariah Kenalkan Keuangan Syariah pada Wanita

Bertempat di area Piazza Mall – Gandaria City, Jakarta,  pada 16 dan 17 Mei 2015, BNI Syariah bersama salah satu media online di Indonesia menyelenggarakan acara yang bertajuk ”Hasanah Women’s Day with BNI Syariah” yang bertujuan untuk mengapresiasi segala impian dan semangat wanita Indonesia, dan juga mengenalkan produk keuangan syariah BNI Syariah. Hadir mewakili jajaran pimpinan BNI Syariah di acara ini, yaitu Direktur Bisnis BNI Syariah – Imam T Saptono.
”Alhamdulillah, sesuai dengan fokus BNI Syariah pada tahun 2015 berhasil menyelenggarakan event yang fokus pada wanita ini. Diharapkan dengan event ini BNI Syariah dapat lebih dikenal dikalangan masyarakat dan dapat menyebarkan lebih banyak virus Hasanah, khususnya melalui wanita Indonesia.” jelas Imam T. Saptono di sela sambutannya.
Menurut Imam T. Saptono, BNI Syariah menyadari peran wanita sangat besar terhadap perkembangan generasi bangsa. Dari seorang wanita, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi pemimpin bangsa yang Hasanah. Dari seorang wanita, sang suami mendapatkan semangat untuk terus berprestasi. Tak jarang kesulitan sering dihadapi oleh seorang wanita, sehingga BNI Syariah ingin menjadi solusi bagaimana seorang wanita tersebut menyikapi berbagai masalah yang dihadapi, lewat produk-produk keuangan syariah BNI Syariah.
Lebih lanjut dijelaskan Imam T Saptono, “Hasanah Women’s Day with BNI Syariah” selain memperkenalkan produk-produk keuangan syariah, juga diplot sebagai sarana wanita Indonesia untuk mendapatkan inspirasi untuk menjadi pribadi yang Hasanah.
Dari berbagai rangkaian acara yang disuguhkan seperti talkshow ”Let’s be a mompreneur” yang mengajak wanita menjadi seorang pengusaha dan menjadi Ibu. Ada juga talkshow internet sehat bagi anak yang mengajarkan wanita bagaimana cara mendidik anak di era digital ini dan beberapa rangkaian acara lain seperti Hijab Talk, cooking competition, hingga fashion show.
Para pengunjung acara ini mendapatkan banyak penawaran menarik saat membuka rekening BNI syariah pada saat acara, karena BNI Syariah bekerjasama dengan beberapa mitra yang berpartisipasi seperti Aggys, Meccanism, Mosaict, Deep & Dips, Nasi Gemuk Citra 2, Zahra Turki’s Ice Cream, Healtea, Rendang Nantulang. Selain di event, BNI Syariah juga menyiapkan promo yang berlaku di seluruh Cabang BNI Syariah.

Maladewa Bidik Posisi Pusat Keuangan Syariah di Asia Selatan

Bank of Maldives telah mulai menawarkan tabungan ritel pada Januari lalu melalui unit layanan syariah. Variasi produk berupa pembiayaan komersial dan ritel akan segera dtambahkan dalam jangka waktu dua tahun. Deputy Minister for Islamic Affairs Aishath Muneeza, menilai unit layanan syariah akan meningkatkan aset keuangan syariah menjadi lima persen tahun ini, dari yang sebelumnya sebesar tiga persen.
“Pertumbuhan keuangan syariah akan sangat cepat. Saya berharap kami akan bisa membentuk pusat keuangan syariah, yang akan berperan sebagai pemimpin keuangan syariah dan industri halal di kawasan Asia Selatan,” ujar Muneeza, dilansir dari albawaba, Senin (18/5). Bank syariah pertama di Maladewa adalah Maldives Islamic Bank yang dibuka pada Maret 2011 dengan modal 12 juta dolar AS. Baca Juga: Indonesia Punya Peluang Jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia
Pemerintah Maladewa sebelumnya juga telah membentuk dewan penasihat syariah dan membuat regulasi untuk investasi sukuk. Menurut media Bloomberg, Maladewa saat ini sedang mencari diversifikasi ekonomi dengan berupaya menyediakan instrumen keuangan syariah demi menarik dana dari India, yang memiliki populasi muslim hingga 166 juta jiwa namun belum ada instrumen sukuk atau lembaga keuangan syariah. “Keunggulan yang Maladewa miliki adalah mereka tak memiliki regulasi ketat seperti Sri Lanka atau Pakistan. Mereka jadi lebih gesit dalam hal itu dibanding pesaing lainnya di Asia Selatan,” kata Direktur Amanie Advisors, Baiza Bain.
Menurutnya, Maladewa telah melakukan langkah positif dengan mengeluarkan peraturan sukuk, namun yang perlu dilakukan saat ini adalah mampu menarik salah satu pelaku utama keuangan syariah. “Jika Anda memiliki salah satu bank besar beroperasi di sana, hal itu akan mendorong bank lainnya untuk beroperasi di Maladewa,” tukas Baiza. Baca: Mega Islamic Bank Perlu Hadir untuk Pengoptimalan Wakaf
Otoritas Moneter Maladewa telah mulai menawarkan surat berharga syariah pada 2013. Di tahun yang sama Housing Development Finance Corporation menerbitkan sukuk pertama di negara itu. Pemeirntah Maladewa kini juga sedang gencar mengembangkan sektor halal, terutama di sektor ekspor ikan.

OJK akan Gelar Pasar Rakyat Syariah 2015

OJK memiliki visi untuk mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Salah satu industri yang terus berupaya dikembangkan adalah industri keuangan syariah.
Untuk mendukung industri keuangan syariah Indonesia, OJK pun akan menyelenggarakan Pasar Rakyat Syariah 2015 pada 13-14 Juni 2014 di Parkir Selatan Senayan. Sebagaimana dilansir dari laman Pasar Rakyat Syariah, Senin (18/5), pagelaran acara tersebut dilatarbelakangi oleh perilaku masyarakat saat ini yang lebih kritis untuk memilih/membeli produk dan jasa keuangan, serta selalu berupaya mendapatkan layanan yang terbaik. Jika tidak senang dengan produk atau layanan yang diberikan, maka mereka akan dengan mudah pindah ke kompetitor. Oleh karena itu, OJK melaksanakan Pasar Rakyat Syariah demi mempertahankan, meningkatkan kepuasan, dan menjaga nasabah agar tidak tergiur oleh berbagai tawaran yang diberikan kompetitor.
Pasar Rakyat Syariah juga menjadi sarana sosialisasi dan edukasi keuangan syariah yang masif untuk meningkatkan awareness masyarakat luas terhadap kemanfaatan yang dimiliki oleh industri keuangan syariah (perbankan syariah, institusi keuangan non bank syariah dan pasar modal syariah). Tujuan akhir dari kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai industri keuangan syariah ini adalah menjadikan keuangan syariah sebagai gaya hidup.
Berbagai program acara pun telah dipersiapkan OJK. Acara pre event pada Mei 2015 akan diisi oleh Roadshow & Sharia Goes to Campus di tiga komunitas dan lima kampus (Universitas Pancasila, Universitas Pakuan Bogor, STIE Ahmad Dahlan, Unievrsitas Moestopo dan UNISMA Bekasi), pembagian flyer iB Vaganza pada Car Free Day di bulan Mei 2015, serta berbagai lomba Sharia Short Movie, lomba poster, lomba Meme, dan kompetisi blog.

“Tujuan akhir dari kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai industri keuangan syariah ini adalah menjadikan keuangan syariah sebagai gaya hidup.”

Sementara, pada event 13-14 Juni 2015 akan diisi lomba OJK Fun Run 5K, launching program Teladan iB dan Produk Tabungan Siswa Syariah “Simpel iB”, Sharia Expo (iB Vaganza on the street, bazaar murah untuk rakyat, kuliner nusantara), workshop hijabers, beauty/cooking class, financial planning class, kompetisi marawis, lomba mewarnai dan menggambar, dan lomba musik patrol. Informasi lebih lengkap kunjungi laman www.pasarrakyatsyariah.com.

MUI Minta OJK Realisasikan BPJS Syariah

Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) KH Mar’uf Amin mengatakan, Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan perbandingan umat Muslim 85 persen dari total penduduk 260 juta jiwa menuntut pemerintah memperhatikan kehalalan dalam bermuamalah, demikian pula terhadap pelaksanaan program Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS).
“MUI meminta OJK untuk menyediakan BPJS yang menjalankan prinsip syariah. Masalah BPJS ini akan menjadi bahasan topik dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke V di Tegal, Jawa Barat, pada Juni mendatang,” kata Mar’uf kepada MySharing, di kantor MUI Pusat Jakarta, Senin (11/5).
Menurutnya, selama ini pemerintah hanya memiliki dua BPJS yang beroperasi dengan sistem konvensional yakni BPJS Ketenagakerjaan (sebelumnya bernama Jamsostek) dan BPJS Kesehatan yang merupakan gabungan dari perusahaan asuransi kesehatan pelat merah. Sejak tahun 2014, tegasnya, MUI sudah menyampaikan kepada OJK agar BPJS menggunakan sistem syariah selain konvensional. “Kami berharap OJK cepat terealisasi BPJS Syariah, sehingga masyarakat Muslim Indonesia terjamin kesehataannya dengan pelayanan yang syar’i,” ujarnya
Namun demikian tegas Mar’uf, selain mempersiapkan sistem syariah, yang terpenting untuk disiapkan dalam menjalankan keuangan syariah adalah pemimpinnya harus berpikiran syariah. Karena menurutnya, mensyariahkan pejabat itu sangatlah sulit, banyak pengurus bank dan asuransi yang belum memahami syariah. Jangan sampai ada yang tidak paham syariah, lalu menjabat direksi atau direktur.
Jadi, kata Mar’uf, minimal ada aturan mengenai pemahaman syariah terlebih dulu yang harus diketahui dengan baik, begitu pula terkait BPJS Syariah yang sangat dinanti oleh masyarakat Muslim Indonesia. Dalam Ijtima ulama, MUI juga akan mengundang Direktur Utama BPJS Kesehatan dan OJK. “Tujuannya selain untuk membahas BPJS syariah, juga menindaklanjuti agar tidak menguap dan hanya berhenti pada wacana,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama MUI, Slamet Effendi Yusuf mengatakan, BPJS syariah merupakan hal yang baru lahir dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 24 ayat 32, yakni negara berkewajiban memberikan jaminan sosial. Diharapkan ketika negara mengeluarkan ide-ide tertentu masih melihat kembali ajaran Islam. Dengan semakin berkembangnya ekonomi Islam, banyak sekali keinginan untuk mewujudkan syariah. Sekalipun sejak tahun 80-an Indonesia sangat diwarnai ekonomi konvensional, sehingga timbul dikotomi antara konvensional dan syariah.
Slamet juga menegaskan, dalam Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2014 disebutkan bahwa aset jaminan sosial harus disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk sebagai kostodian. Menurutnya, bank-bank yang ditunjuk untuk menyimpan dana BPJS merupakan institusi yang tidak memiliki nafas syariah.”Faktanya dana jaminan sosial dikelola bank konvensional dengan deposito jangka pendek. Ini yang menyebabkan adanya riba. Padahal dengan pangsa pasar keuangan syariah yang sebesar 5 persen, mempunyai ruang yang lebih luas untuk menampung dana BPJS Syariah,” pungkasnya.

OJK Sadarkan TKI di Taipei dan Tokyo Pentingnya Mengatur Keuangan

TKI siap berangkat ke luar negeri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, melakukan Edukasi Keuangan terhadap 250 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan mengusung tema bertajuk “Perencanaan Keuangan dan Kewirausahaan Bagi TKI” di Taipei pada hari Minggu (17/5/2015) dan rencananya di Tokyo pada minggu depan (24 Mei 2015).
Rangkaian acara ini merupakan implementasi cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2015, khususnya Pilar Pertama yaitu Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan.
Berdasarkan data dari Bank Indonesia tahun 2014, mencatat bahwa remitansi TKI yang bekerja di Taiwan sebesar USD 668.971.854 atau setara Rp 8,5 triliun. Oleh karena itu, OJK memandang perlu untuk terus mendorong peningkatan penggunaan transaksi non tunai dan perluasan akses keuangan dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI, sehingga akan terciptanya migrasi keuangan yang baik.
Menurut Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK – Sri Rahayu Widodo K, dengan adanya kegiatan edukasi ini diharapkan terwujudnya TKI yang “well literate” sehingga mendorong para TKI dalam mengelola penghasilan yang diterima selama bekerja di luar negeri. “Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan kewirausahaan tersebut dapat menjadi bekal bagi TKI sekembalinya ke Tanah Air,” harap Sri Rahayu.
Sri Rahayu menambahkan, kegiatan edukasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Jasa Keuangan (LJK), serta produk dan jasa keuangan sesuai kebutuhan di bidang perbankan, perasuransian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan pergadaian, seperti memanfaatkan jasa remitensi perbankan.
Saat ini, ekonomi Taiwan bergerak di bidang industri jasa konstruksi, perbankan, industri elektronik, komputer serta semikonduktor yang sudah diakui kualitasnya di pasar internasional, perkapalan, jasa penerbangan dan transportasi. Banyaknya industri di negara ini membuka lapangan pekerjaan untuk warga negara asing untuk bekerja di Taiwan, tak terkecuali TKI.
Data menunjukkan grafik jumlah penempatan Buruh Migran Indonesia (BMI) di Taiwan tahun 2010-2014 selalu bertambah dari 137.000 jiwa hingga 191.000 jiwa dan akan bertambah setiap tahunnya. Sebagian besar TKI tersebut merupakan pelaut yang mengantongi uang sebanyak 19.273 NT$, pekerja industri dengan 19.047 NT$, dan pekerja dirumah tangga sebagai caretaker (perawat usia lanjut) sebesar 15.840 NT$.
“Tingginya pendapatan yang diterima pekerja Indonesia di luar negeri masih menjadi magnet bagi para TKI. Hal tersebut menjadi problematika tersendiri berdasarkan data dari BNP2TKI bahwa besarnya penerimaan yang diperoleh TKI tidak dimanfaatkan dengan baik dan yang menjadi BMI di Taiwan merupakan pelaku yang sama,” jelas Sri Rahayu.
Menurut Sri Rahayu, sejak tahun 2013, kegiatan edukasi bagi TKI telah diimplementasikan dengan target calon TKI di dalam negeri dan TKI di luar negeri dengan baik. Melihat animo TKI ditahun 2013 dan 2014 yang cukup tinggi serta fakta akan rendahnya tingkat literasi keuangan yang ditandai dengan kondisi ekonomi TKI yang belum membaik, maka di tahun 2015 ini OJK berkomitmen untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi TKI khususnya, perihal perencanaan keuangan dan keterampilan berwirausaha, demikian Sri Widodo Rahayu K, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.